Wiritted by. SUARA KOTA AWAL OPM DAN AGAMA. On Rabu,
16 September 2015
Laporan ULMWP Dan Hasil Lobi Di
Tingkatan PIF Ini Dilaporkan Melalui https://www.facebook.com/nesta.gimbal.
kemerdekaan West Papua dari penguasa
kolonial Indonesia terus mendunia. Setelah West Papua melalui ULMWP diakui
sebagai observer dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), kini isu West Papua
meluas ke 16 negara Pasifik, dan kemarin berhasil dibahas dalam pertemuan
pemimpin kepulauan Pasifik atau Pacific Islands Forum (PIF), yang berlangsung
dari tanggal 7-11 September 2015.
Isu West Papua yang merupakan satu
dari lima isu prioritas di PIF. ULMWP mengajukan tiga tuntutan, yakni mendesak
agar West Papua melalui ULMWP menjadi observer di PIF, mendesak Misi Pencari
Fakta dari PBB, dan mendesak PIF mendaftarkan West Papua di Komite Dekolonisasi
PBB. Dari hasil pembahasan para Pemimpin PIF dalam pertemuan PIDF, maka dengan
berbagai perhitungan dan pertimbangan.
para pemimpin secara diplomatis
memutuskan isu West Papua dalam dua poin Komunike yang berbunyi:
1. Pemimpin mengingat kembali keputusan dan keprihatinan pada pertemuan tahun 2006 tentang laporan kekerasan di Papua, dimana mereka juga meminta semua pihak untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua warga Papua dan bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik tersebut dengan cara damai.
2. Pemimpin mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi Papua tetapi mencatat kekhawatiran tentang situasi hak asasi manusia, menyeruhkan semua pihak untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua warga Papua. Pemimpin meminta ketua Forum untuk menyampaikan pandangan dari Forum kepada Pemerintah Indonesia, dan berkonsultasi pada misi pencarian fakta untuk membahas situasi di Papua dengan pihak-pihak yang berkaitan.
1. Pemimpin mengingat kembali keputusan dan keprihatinan pada pertemuan tahun 2006 tentang laporan kekerasan di Papua, dimana mereka juga meminta semua pihak untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua warga Papua dan bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik tersebut dengan cara damai.
2. Pemimpin mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi Papua tetapi mencatat kekhawatiran tentang situasi hak asasi manusia, menyeruhkan semua pihak untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua warga Papua. Pemimpin meminta ketua Forum untuk menyampaikan pandangan dari Forum kepada Pemerintah Indonesia, dan berkonsultasi pada misi pencarian fakta untuk membahas situasi di Papua dengan pihak-pihak yang berkaitan.
Perdana Menteri Papua New Guinea
(PNG), Peter O’Neill selaku Ketua PIF, seperti yang dilangsir media Looppng.com, menyampaikan bahwa hasil keputusan tentang
West Papua yang dilahirkan adalah langkah awal. “ini baru awal dari banyak
tahapan yang akan dilakukan kedepan”, kata Peter O’neill seusai debat panjang
yang dilakukan antar pemimpin pada pertemuan reatreat kemarin malam
(10/9/2015).
Indonesia melalui Wakil Menteri Luar Negeri telah mendesak Pemimpin PIF tidak intervensi isu West Papua karena tidak relevan untuk dibicarakan dalam PIF, namun Perdana Menteri Solomon Island, Manasseh Sogavareh yang mengikut sertakan Octovianus Mote selaku Sekjen ULMWP dalam delegasi resmi Solomon Island menuju pertemuan PIF menyatakan: "ini bukan isu baru, ini sudah menjadi bagian dari kita jauh sebelum sebagian dari kita menjadi negara merdeka" "Kami sudah membawa masuk mereka ke dalam MSG, dan kami juga akan menemani mereka untuk masuk sebagai peninjau di dalam PIF"
"Membawa masuk West Papua dalam agenda PIF adalah bagian dari wilayah kerja pimpinan PIF, kami tidak akan keluar dari mandat itu"
"Sebagai angggota PBB kami mengakui kedaulatan Indonesia atas West Papua, tetapi PBB juga mengakui hak mereka (West Papua) untuk penentuan nasib sendiri dan pelanggaran HAM"
"Mereka (Indonesia) tidak harus setuju dengan posisi kami, tetapi kami akan berkonsultasi dan menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah hal yang baik bagi kami dan kami akan maju"
"Jika suatu negara anggota PBB melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyatnya, itu bukan lagi urusan domestik negara itu, tetapi itu menjadi isu yang harus dibicarakan oleh PBB"
Indonesia melalui Wakil Menteri Luar Negeri telah mendesak Pemimpin PIF tidak intervensi isu West Papua karena tidak relevan untuk dibicarakan dalam PIF, namun Perdana Menteri Solomon Island, Manasseh Sogavareh yang mengikut sertakan Octovianus Mote selaku Sekjen ULMWP dalam delegasi resmi Solomon Island menuju pertemuan PIF menyatakan: "ini bukan isu baru, ini sudah menjadi bagian dari kita jauh sebelum sebagian dari kita menjadi negara merdeka" "Kami sudah membawa masuk mereka ke dalam MSG, dan kami juga akan menemani mereka untuk masuk sebagai peninjau di dalam PIF"
"Membawa masuk West Papua dalam agenda PIF adalah bagian dari wilayah kerja pimpinan PIF, kami tidak akan keluar dari mandat itu"
"Sebagai angggota PBB kami mengakui kedaulatan Indonesia atas West Papua, tetapi PBB juga mengakui hak mereka (West Papua) untuk penentuan nasib sendiri dan pelanggaran HAM"
"Mereka (Indonesia) tidak harus setuju dengan posisi kami, tetapi kami akan berkonsultasi dan menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah hal yang baik bagi kami dan kami akan maju"
"Jika suatu negara anggota PBB melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyatnya, itu bukan lagi urusan domestik negara itu, tetapi itu menjadi isu yang harus dibicarakan oleh PBB"
Sikap Rakyat West Papua
Kita patut bersyukur atas segala kemajuan perjuangan yang terjadi. Bahwa ini merupakan sejarah dimana dalam tahun ini secara berturut-turut isu perjuangan bangsa Papua tidak hanya menjadi isu yang dibicarakan, tetapi juga menjadi keputusan di MSG maupun PIF. Adalah sesuatu yang luar biasa ditengah upaya penguasa kolonial Indonesia yang berupaya dengan segala kekuatan, terutama dengan “diplomasi suap”, menghalangi perjuangan kita di Internasional.
Kita patut bersyukur atas segala kemajuan perjuangan yang terjadi. Bahwa ini merupakan sejarah dimana dalam tahun ini secara berturut-turut isu perjuangan bangsa Papua tidak hanya menjadi isu yang dibicarakan, tetapi juga menjadi keputusan di MSG maupun PIF. Adalah sesuatu yang luar biasa ditengah upaya penguasa kolonial Indonesia yang berupaya dengan segala kekuatan, terutama dengan “diplomasi suap”, menghalangi perjuangan kita di Internasional.
Rakyat West Papua tetap bersatu dan
saling mendukung dalam setiap kemajuan perjuangan, dan yang paling penting,
tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan upaya pengalihan melalui berbagai
macam kebijakan dan manipulasi isu oleh penguasa kolonial Indonesia bersama
semua agen-agennya di West Papua. (Melky Beanal)