TANAH PAPUA
TPNPB - OPM
POLHUKAM
Oktober 2014
Kunjungan Ke Amerika Serikat , Pada awal Oktober, Benny berkunjung ke Amerika Serikat untuk meningkatkan dukungan internasional untuk Papua Barat. Di Washington, dia mengadakan pertemuan dengan para pemimpin gereja dari Amerika Serikat Konferensi Uskup Katolik, Aliansi Baptis dan perwakilan dari denominasi lain. Dalam pertemuan ini, Benny membahas situasi HAM yang memburuk di Papua Barat bersama-sama dengan kebutuhan yang kuat untuk dukungan gereja.
Kunjungan Ke Norwegia , Minggu ini, Benny juga mengunjungi Oslo di Norwegia di mana ia diundang oleh terkenal Oslo Freedom Forum untuk berbicara tentang bagaimana Pemberitahuan Sistem Interpol Red disalahgunakan oleh pemerintah Indonesia. Benny sendiri adalah seorang mantan korban pelecehan ini sistem ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan Interpol "Red Notice" pada dirinya, mencegah dia dari bepergian. Dalam kasus tengara yang dipimpin oleh Trials Adil Internasional, red notice Benny telah dihapus, dengan Interpol secara resmi mengakui bahwa itu adalah "didominasi politik di alam." Pidato Benny di Oslo Freedom Forum menyoroti pemerintah Indonesia gagal dan bermoral upaya untuk menghentikan kampanye damai nya saat ia terus internasionalisasi isu kemerdekaan Papua Barat.
Media papua edisi
selasa, 21/oktoberr/2014. Lma (Lembaga Masyarakat Adat) papua barat maurids saiba,”
KESEJATAHAN LEBIH
PANTAS DARI REFERENDUM”.
“Yang paling
dibutuhkan adalah kesejatrahan bukanya
referendum. Masyarakat papua butuh bebas dari kemiskinan, kebodohan dan
korupsi” senin(20/10) .
Menurutnya
kesejahteraan merupakan hal yang paling dibutuhkan, sehingga ini menjadi agenda
penting dalam setiap aspek dan golongan. Untuk itu, masyarakat diajak untuk
bergandengan tangan dan menuntut kesejahteraan yang lebih baik. “Yang harus
disikapi,bagaimana membangun partisipasi dalam menyuarakan kesejahtraan
masyarakat adat, melalui kebiyakan pemerintah” terangnya.
Yang dipertanyaannya adalah,sejak peper 1963
hingga kini usia 52 tahun kami rakyat west papua diintegrasikan kedalam
wilayah kesatuan republik indonesia karena kepentingan politik, NKRI dibawah
kerja sama pihak asing amerika FT.FI belanda,dan bahakan PBB. Sehingga harus dipertangung jawabkan
oleh pihak tersebut.
Sebenarnya,
apa pungsi dari LMA itu sendiri. Yang jelas menaugi,melindungi dan
mengaspirasikan suara masyarakat itu sendiri kok,”aneh....beberapa bulan yang
lalu masyarakat asli dan pendatang berkelai,korupsi,pembunuhan almarhum yohanes
yohame,dan beberapa kasus lainnya di papua barat kok LMA duduk diam sekarang
LMA mulai angkat taring tantang KNPB.
KNPB
NILAI HASIL PEPERA 69 CACAT HUKUM
Media Papua Edisi Rabu 22/10/2014.
KNPB wilayah manukwar
,Alexander nekenem,menyatakan,wilayah Papua Barat dalam NKRI, belum final/sah
secara politik, maupun Hukum ,berdasarkan
hukum Internasional pasalnya, hasil PEPERA 1969 penuh manipulasi dan
cacat hukum. Pemerintah Indonesia dinilai menduduki wilayah Papua secara
ilegal. “selama kurang lebih 50 tahun ,Indonesia menyiksa dan membunuh kami
(rakyat papua). Militer Indonesia telah menewaskan lebih dari
500.000 orang papua,baik pria,wanita dan anak-anak,” selasa(21/10)
Menurutnya, kekuasaan indonesia terhadap Papua Barat semata berdasarkan pada
ancaman sehingga kemerdekaan(referendum) yang dituntut oleh rakyat papua,bukan
soal kesejahtraan atau soal pembangunan( makan minum).melainkan kemerdekaan
yang diinginkan adalah memisahkan diri dari NKRI.
Pelangaran HAM yang
dilakukan pihak militer,yang hingga kini belum dituntaskan dengan baik. Alex
jua menghimbau semua masyarakat pribumi papua barat,jika saat ini masalah Papua
sudah masuk ke cacatan PBB.
Pada kesempatan yang
sama, alex menepis pernayaan ketua LMA
provinsi papua barat,Maurids Saiba, seperti yang telah diutarakan oleh maurids
pada edisi 21/10/2014.”kami sayangkan pernyataan itu,karena masalah papua tidak
bisa dikaitkan dengan kesejahtaan atau pembangunan. Papua sudah kaya secara
alamia dan oleh karena itu referendum adalah solusinya,” ujarnya ditambahkan
,LMA sebagai salah satu lembaga yang
menerima dana otsus sehingga jangan menyalagunakan kewenagan yang dipercayakan.
LMA MEMINTA KAPOLRES
MANOKWARI UNTUK MENANGKAP DAN MENINDAK TEGAS KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT
(KNPB).
Media papua edisi kamis 23/10/2014.
Manokwar, Ketua LMA
Papua Barat,
Maurids Saiba , Alasannya ,KNPB
dinilai berupaya menghasut dan memprovokasi masyarakat dengan isu referendum
yang tidak pasti.
Tidak hanya itu,LMA
PB juga mendesak KNPB untuk angkat kaki dari Papua Barat jika kehadirannya
hanya untuk mengacaukan situasi di wilayah Papua Barat. Dalam jumpa pers yang
digelar rabu (22/10),Maurids mengak,pihaknya akan mencari tahu keberadaan KNPB
di manokwari. Jika hadir demi kepentingan pekerjaan diharapkan melakukan hal-hal yang
baik. Sebaliknya ,jika melakukan hal
yang kurang baik ,sebaiknya angkat kaki dari Papua Barat. “jangan
provokasi masyarakat dengan isu referendum karrena belum ada indikator
yang yang tepat. Hal ini justru akan merusak harkat dan martabat orang
papua.” Tegasnya.
Jika ada hal lain
yang hendak disampaikan,kami akan undang untuk bertatap muka,” sebutnya sembari
menambahkan KNPB tidak memiliki parameter untuk menolak kesejahtaan dan meminta
referendum.
LMA PB MINTA POLISI
TANGKAP KETUA KNPB
Media
cetak : Cahaya Papua edisi kamis 23/10/2014. Kamis 23 oktober 2014.
Manokwari ketua
lembaga masyarakat adat (LMA) propinsi papua barat Maurits Saiba
menuntut
polres Manokwari menangkap, Ketua Komite
Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Manokwari beserta Anggotanya. LMA menilai KNPB
di Manokwari kerap menjadi kekacauan dan
mempengaruhi Masyarakat Pribumi papua barat untuk mendukung referendum sebagai
jalan menuju kemerdekaan bangsa papua barat.
KNPB Wilayah
Manokwari diharapkan tidak membicarakan kemerdekaan di papua barat. Ini wilayah teritorial adat Doberai dan Domberai
yang masuk wilayah LMA Papua Barat “ kata saiba kepada wartawan dalam Jumpa
Pers di kantor LMA PB di Manokwari kemarin Rabu 22 Oktober 2014. Dalam
Perpektif LMA, Tuntutan REFERENDUM dan aksi Anarkis bisa mencederai
undang-undang. Selain itu LMA berpendapat bahwa kebutuhan rakyat papua saat ini
adalah kehidupan yang sejahtra agar generasi muda tidak mengalami
ketertinggalan. Katanya lagi. (NTI)
Langganan:
Postingan
(
Atom
)