PNWP & KNPB

TANAH PAPUA

TPNPB - OPM

POLHUKAM

NASIONAL & INTERNASIONAL

Latest Post


Belden Namah

sumber: Jayapura, KNPBnews – Pemimpin Oposisi Papua New Guinea (PNG), Belden Namah mengatakan Pemerintahan PNG, Peter O’neill gagal mengatasi ketegangan di Perbatasan West Papua-PNG. Ia mengatakan masalah West Papua adalah masalah hak penentuan nasib sendiri, bukan soal perdagangan.
“Ini adalah masalah yang sama sekali berbeda, itu masalah tentang identitas, itu masalah tentang tanah, tanah air. Jadi Anda tidak dapat mencampur isu-isu tersebut, Anda harus menangani mereka secara terpisah. Jika isu tentang perdagangan, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda, itu adalah perdagangan antara Papua Nugini dan Indonesia, tapi kalau itu isu tentang Papua Barat, ini tentang penentuan nasib sendiri. “ Kata Belden kepada Radio News Zealand (15/4) kemarin.
Belden yang berasal dari daerah pemilihan Vanimo Green ini menyatakan Militer Indonesia telah masuk ke Wilayah PNG untuk memburu pejuang West Papua dan menakuti rakyat PNG dekat perbatasan dan hal itu sudah melanggar perjanjian perbatasan RI-PNG.
Sebelumnya, pada 6 April lalu, pengungsi West Papua mengibarkan Bintang Fajar bersama bendera PBB di perbatasan meminta intervensi PBB ke West Papua. Gabungan TNI/Polri merespon dengan tembakan yang menyebabkan baku tembak selama 15 Jam dengan pasukan Tentara Revolusi West Papua (TRWP).
Atas insiden baku tembak itu, PNG Defence Force dan TNI telah menyepakati investigasi gabungan. Peter O’neil melalui Kepala PNGDF telah mengirim pasukannya ke perbatasan untuk mengejar TRWP. Pengungsi West Papua di perbatasan dikejar.
Sementara itu, Pemimpin Papua Merdeka di London, Benny Wenda melalui pernyataan persnya menyeruhkan solidaritas dunia dan PBB untuk segera intervensi dalam masalah West Papua, terutama dalam merespon keslamatan pengungsi West Papua di Vanimo.
Sehari setelah insiden baku tembak di Perbatasan, Belden Namah secara tegas melalui press releasenya mengatakan PNG berkewajiban untuk mengangkat persoalan West Papua di forum internasional.
“West Papua bukan Asia, tetapi Melanesia. Indonesia telah memperlakukan orang West Papua seperti binatang. PNG mmiliki kewajiban moral untuk mendukung perjuangan kemerdekaan West Papua”, tegas Belden Namah yang merupakan mantan Gubernur Provinsi Sandaun. (wd)


Aksi Massa Kaimana
Kaimana, KNPBnews – Rakyat West Papua dibawah dibawa Koordinator KNPB Wilayah Kaimana membanjiri Polres Kaimana untuk menyikapi pemanggilan Polresta terhadap Ketua PRD Kaimana, Muhamad Kurita terkait banyaknya rakyat West Papua yang tidak ikut Pemilu Legislatif.
Seperti diketahui, para calon anggota DPRD yang berjumlah 200 ratusan lebih berupaya mendapatkan suara rakyat untuk menduduki kursi legislative kolonial di Kaimana. Setelah usai Pesta Demokrasi 9 April Lalu, banyak Calon Anggota Dewan yang menjadi resah karena hasil pemilihan Legislatif Kaimana tidak memuaskan.
Hasil Pemilu Legislatif 09 April yang tidak memuaskan ini membuat beberapa calon anggota DPR Kaimana memberikan laporan kepada Polres Kaimana bahwa hasil Pemilu legislative Kaimana yang tidak memuaskan ini karena perbuatan Parlemen. Sehingga pada tanggal 12 April lalu Polrest Kaimana mengeluarkan Surat Panggilan Kepada Ketua Pareleman Rakyat Daerah (PRD) Kaimana untuk mendapat pemeriksaan.
Menanggapi surat Polresta Kaimana 12 April itu, pada Senin (14/4) pagi, puluhan rakyat Papua Barat di wilayah Kaimana dibawah pimpinan KNPB melakukan pengawalan Ketua Parlemen menuju Polres Kaimana dengan berjalan kaki sambil meneriakan yel-yel Papua Merdeka.
Setibanya masa di depan Polres Kaimana, satuan Kepolisian Resort Kaimana menjadi kaget dengan penampilan masa seperti ingin melakukan demonstrasi, karena masa berjalan dengan menggunakan bendera KNPB dan sebuah spanduk bertulisan “REFERENDUM SOLUSI BAGI BANGSA PAPUA BARAT” dan sejumlah pamplet dengan gambar-gambar korban Pelanggaran HAM juga dengan menyuarakan yel-yel Papua Merdeka.
Melihat hal itu, seorang anggota Kepolisian menanyakan maksud kedatangan masa dengan membawa atribut KNPB, “apa maksud tujuan kedatangan masa sebanyak ini dengan membawa bendera KNPB dan tulisan Referendum?” kata seorang anggota Kepolisian kepada masa. Dengan serentak masa menjawab dengan suara lantang “kami datang menjawab surat panggilan Polisi untuk ketua Parlemen Pimpinan Perjuangan Papua merdeka di Kaimana “. “yang panggil itu Bapak Muhammad Kurita, bukan masa sebanyak ini” lanjut aparat Kepolisian dalam menanggapi masa.
Lebih lanjut dalam kominikasi dengan aparat Kepolisian, masa manyatakan bahwa ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Kaimana adalah pimpinan perjuangan Bangsa Papua Barat di Kaimana yang sedang mengerjakan nasib Rakyat bangsa Papua menuju penentuan nasib sendiri.
Sehingga panggilan Kepolisian kepada ketua PRD merupakan panggilan kepada kami bangsa Papua di wilayah Kaimana. Mendengar pernyataan masa yang begitu keras sehingga kepolisan Resort Kaimana membiarkan masa menunggu dilakukan interogasi terkait laporan yang diterima Polisi. Seusai interogasi Ketua Parlemen selama bebrapa jam, masa dengan yel-yel Papua Merdeka kembali dengan aman ke kantor Parlemen Rakyat Daerah Kaimana.Sumber (KNPBNEWS)
Aksi Rakyat di kantor Polresta Kaimana

Aksi Depan Kantor Polresta Kaimana

Nampak banner-banner promosi kegiatan pariwisata yang dipamerkan Dinas Pariwisata Provinsi Papua, di sasana krida Kantor Gubernur Papua, Senin(7/4) Foto: Albert/Jubi
Nampak banner-banner promosi kegiatan pariwisata yang dipamerkan Dinas Pariwisata Provinsi Papua, di sasana krida Kantor Gubernur Papua, Senin(7/4) Foto: Albert/Jubi
Jayapura, 7/4 (Jubi ) – Ukiran-ukiran khas Kabupaten Asmat yang memiliki tingkat kesulitan dan nilai seni tinggi, kini sudah mulai ‘dikuasai’ olej para perajin ukiran Bali. Padahal, sebelumnya, seni ukir Asmat hanya mampu dikerjakan orang Asmat sendiri.
“Jangan kaget, kalau sekarang lihat ukiran Asmat di Bali atau di tempat lain. Mungkin itu ukiran bukan dikerjakan  orang Asmat, tapi bisa jadi itu berasal dari Provinsi Bali, yang dikerjakan orang Bali sendiri,” kata salah seorang pemerhati Pariwisata Papua, Mian Simanjuntak kepada tabloidjubi.com, Senin(7/4 ).
Menurut Mian, dirinya sangat berharap ada perhatian yang serius kepada para seniman Papua dan semua hasil karya yang dihasilkan, sehingga potensi dan kekayaan seni dan budaya bisa bertumbuh dengan baik dan menjadi kekuatan bagi orang Papua.
“Saya melihat tidak banyak pemimpin di Papua yang peduli terhadap hasil karya seniman Papua.Juga  kepeduliannya pada dunia pariwisata. Padahal, semua unsur ada terkandung dalam pariwisata, baik seni, budaya, ekonomi, estetika dan nilai-nilai lainnya. Kalau hal ini dipahami dengan baik, akan memberikan efek atau dampak yang cukup besar bagi pembangunan di Papua,” jelasnya.
Kepala Seksi Promosi Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kretatif Provinsi Papua, Fidella Rettob, mengakui bahwa ukiran khas Kabupaten Asmat bisa dikerjakan para pengukir di Bali dan banyak diperdagangkan. Hal ini juga yang menjadi keprihatinannya.
“Banyak faktor penghambat bagi tumbuh kembangnya Pariwisata di Papua, baik soal keamanan maupun soal dana. Saya pikir kalau semua pihak serius dan merasa dunia seni, budaya dan pariwisata adalah hal yang penting, pasti pariwisata Papua akan menjadi lebih baik,” tandasnya kepada tabloidjubi.com saat ditemui, Senin (7/4).sumber:  (Albert/Jubi)

Rekonstruksi pembunuhan Brigpol Levianus Ayomi. (JUBI/Frans L Kobun)
Merauke, Jubi (15/4)— Prarekonstruksi terhadap pembunuhan anggota polisi di Pospol Trikora, Brigadir Polisi (Brigpol) Levianus Ayomi beberapa waktu lalu oleh Polres Merauke, diduga hanya suatu rekayasa semata yang dilakukan Polres Merauke. Akasannya, banyak kejanggalan yang terjadi saat para pelaku memerankan adegan penikaman.
Dugaan itu dikatakan Uskup Agung Merauke, Mgr Nicolaus Adi Seputra, MSC,  saat ditemui tabloidjubi.com di Sekretariat Keuskupan Selasa (15/4).
Menurutnya,  berdasarkan keterangan beberapa saksi mata saat pelaksanaan rekonstruksi, pelaku atas nama TK, sepertinya masih mencari-cari sasaran penikaman. Begitu juga pemadaman stop contact. Para pelaku, masih mencari-cari tempat lagi. Juga beberapa kejanggalan lain.
Berdasarkan  sejumlah kejanggalan itu, kata  Uskup,  pada tanggal 8 April 2014 lalu,dirinya bersama Aloysius Dumatubun datang ke Polres sekaligus  meminta izin kepada Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sri Satyatama  agar bertemu  mereka yang katanya sebagai pelaku pembunuhan Brigpol Ayomi.
“Saya menyampaikan kepada Kapolres bahwa saya ingin membantu polisi mengungkap kebenaran siapa pelaku pembunuhan anggota polisi itu. Kami  ingin mendengar secara langsung dari mulut mereka sendiri. Jadi, perlu didengar apakah benar mereka pelakunya atau bukan. Akhirnya, saya diizinkan bertemu mereka,” ujar Uskup.
Awalnya, lanjut Uskup, pertemuan dilakukan bersama FP. Saat ditanya, dia mengaku bahwa dirinya termasuk pelaku dalam kasus pembunuhan  Ayomi.
“Saya tanya kembali sampai tiga kali dan meminta untuk menjawab dengan  sesungguhnya  sesuai hati nurani. Dari situ, dengan polos mengaku, tidak tahu apa-apa dan dirinya hanya menyerahkan diri karena kasus percobaan pemerkosaan,” tandasnya.
Berikutnya, jelas Uskup, AB yang ditanya. AB  mengaku tidak tahu-menahu kasus pembunuhan tersebut. Saat kejadian, ia sedang mengikuti acara 40 malam di Jalan Natuna. “Saat itu, saya ditangkap dan  pertanyaan yang mengarah kepada pembunuhan korban Ayomi. Bahkan, saya ditempeleng serta ditendang di salah satu rusuk serta kaki diinjak sampai luka,” kata Uskup menirukan pengakuan AB.
Lebih lanjut Uskup mengaku, setelah dua orang itu didengar keterangan, dia pun bertanya kepada  TK dengan pertanyaan yang sama.   TK mengaku tidak melakukan tindakan tersebut. TK mengaku memang pada tahun 2004 lalu dia  pernah membunuh orang juga. Sejak itu,  setiap ada kasus baru, namanya selalu dibawa-bawa, termasuk dalam kasus tewasnya  Brigpol Ayomi. TK pun mengalami nasib serupa dengan dianiaya oknum anggota Polres Merauke.
Begitu juga dengan beberapa pelaku lain yang sudah ditangkap dan diamankan. Misalnya YT yang saat kejadian, sesuai pengakuan keluarga, sedang berada di Onggaya bersama salah seorang kakaknya mengambil pasir. Sehingga saat kejadian tidak berada di tempat.
Intinya, lanjut Uskup, saat kejadian para pelaku yang telah ditangkap dan diamankan Polres Merauke,  berada di rumah masing-masing  dan ada yang di tempat lain. Dengan demikian, mereka tidak terlibat secara langsung. “Saya tidak hanya mendengar keterangan dari mereka yang diduga pelaku. Tetapi bertemu secara langsung bersama isteri maupun keluarga mereka di rumah ,” tegasnya.
Uskup kembali menegaskan, dirinya juga kurang sependapat dengan tindakan yang dilakukan oknum anggota Polri yang melakukan penganiayaan terhadap para pelaku.  Seharusnya, mereka  diperlakukan secara manusiawi. Jadi, ketika mereka diperiksa pun, dengan ketakutan dan stres. Sehingga terpaksa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Padahal, tidak seperti demikian.
Secara terpisah Kapolres Merauke, AKBP Sri Satyatama yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan,  dalam bertindak dengan menangkap para pelaku, atas dasar hukum  sesuai keterangan para saksi maupun alat bukti lain. “Ya, silakan saja para tersangka menyangkal. Kebenaran akan kita lihat saat putusan di pengadilan nanti,” ujarnya.
Kapolres mengayakan, kewajiban polisi adalah mengumpulkan alat bukti lain agar bisa membawa kasus dimaksud ke kejaksaan hingga pengadilan. “Jadi, kalau ada anggapan bahwa kami merekayasa kasus itu, sangatlah naif. Lagi pula, jumlah pelaku yang ditangkap, sudah empat orang,” tegasnya.
Kapolres membantah adanya enganiayaan selama proses pemeriksaan terjadap para tersangka. Namun, Kapolres mengakui  setelah penangkapan memang  ada pelaku yang sempat dipukul anak buahnya. “Karena mereka  berusaha melarikan diri. Proses pemeriksaan juga tidak dipaksakan,” katanya sambil menambahkan, para pelaku didampingi pengacara, Efrem Fangohoy, S.H. sumber: (Jubi/Frans L Kobun)
Gubernur Papua, Lukas Enembe ketika menyaksikan penandatanganan kesepakatan komitmen berantas korupsi oleh para Bupati se-Papua, di Hotel Aston, Selasa (15/4 ) foto: Albert/Jubi
Gubernur Papua, Lukas Enembe ketika menyaksikan penandatanganan kesepakatan komitmen berantas korupsi oleh para Bupati se-Papua, di Hotel Aston, Selasa (15/4 ) foto: Albert/Jubi
Jayapura, 15/4 ( Jubi ) – Pemekaran, kata Gubernur Papua, bukan solusi untuk menjawab persoalan dasar di Papua, justru sebaliknya akan membawa dampak yang buruk bagi rakyat asli Papua.
Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menyatakan keinginannya untuk menjadi warga negara Australia, jika Pemerintah Pusat meloloskan permohonan pemekaran sejumlah daerah otonom baru ( DOB ) di Provinsi Papua. Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, ketika melakukan pertemuan terbatas dengan para Bupati/Walikota se- Papua, yang berlangsung di Hotel Aston, tadi malam.
“Kalau sampai terjadi banyak pemekaran di Provinsi Papua, maka saya memutuskan lebih baik menjadi warga negara Australia, karena saya tidak ingin melihat persoalan dan dampak yang terjadi dari pemekaran itu. Saya tidak mau dengar dan ikuti perkembangan Papua nanti. Lebih baik saya tidak tahu,” ungkap Gubernur Papua.
Gubernur Papua terlihat cukup prihatin dengan banyaknya usulan pemekaran Daerah Otonom Baru yang diperjuangkan oleh orang-orang Papua dari sejumlah daerah di Papua, bahkan dirinya tidak habis pikir, sampai daerah yang sudah tidak layak dimekarkan, masih saja diperjuangkan oleh warga di daerah tersebut untuk tetap dimekarkan.
Karena menurut Gubernur Papua, pemekaran bukan solusi untuk menjawab persoalan dasar di Papua, justru sebaliknya akan membawa dampak yang buruk bagi rakyat asli Papua.
“Orang Papua hanya sedikit orang, jadi kalau kalian mekarkan Kabupaten, itu sama saja membuka ruang bagi orang dari luar untuk datang ke Papua dan menguasai Papua,” tandas Gubernur.
Menurut Gubernur, jika melihat kondisi rakyat Papua saat ini, usulan pemekaran daerah otonom baru di Papua akan mengancam eksistensi orang asli papua di atas tanahnya sendiri.
“Menurut saya pemekaran itu sama dengan kematian. Bapak-Bapak Bupati bisa terjemahkan sendiri bahasa saya ini,” ungkap Gubernur Papua, Lukas Enembe. (Albert/Jubi )
Para Bupati se-Papua saat pertemuan terbatas dengan Gubernur Papua,  di Hotel Aston Jayapura, Senin(14/4)foto:albert/jubi
Para Bupati se-Papua saat pertemuan terbatas dengan Gubernur Papua, di Hotel Aston Jayapura, Senin(14/4)foto:albert/jubi
Jayapura,15/4(Jubi)– Banyaknya Daerah Otonom Baru ( DOB ) di Papua yang menjadi kekhawatiran Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang kemudian disinggung pada pertemuan terbatas dengan para Bupati se-Papua, menuai tanggapan beragam.
” Daripada mengusulkan banyak pemekaran Kabupaten-Kabupaten baru di Papua, ada baiknya diusulkan satu kali saja pemekaran negara baru kepada Pemerintah Pusat,” ungkap Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, yang kemudian mengundang tawa dari seluruh hadirin, di ruang pertemuan lantai 11, Hotel Aston Jayapura, Senin (14/4) malam.
Gubernur Papua yang mendengar pernyataan itu, hanya tertawa sejenak. Gubernur memilih untuk tidak menanggapi pernyataan itu, lalu mengalihkan pembicaraan pada pokok persoalan lain.
Sementara itu, penjabat Bupati Kabupaten Mimika, Ausilius You, meminta Gubernur Papua segera melakukan pertemuan terbatas dengan semua Bupati se- Papua, untuk duduk bersama mendiskusikan persoalan pemekaran ini. Karena dirinya juga ikut prihatin dengan makin maraknya usulan pemekaran di Papua.
Untuk pernyataan Ausilius You ini, Gubernur Papua langsung meresponsnya, dengan menyatakan akan segera menggelar pertemuan dengan seluruh Bupati, khusus membahas masalah pemekaran.
“Ya, saya akan segera lakukan pertemuan. Kita bahas secara khusus tentang pemekaran. Kita buat komitmen bersama secara tertulis, lalu kita sampaikan itu secara bersama-sama ke Pemerintah Pusat,”ujar Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Gubernur mengakui, jika selama ini tidak ada undangan dari Komisi II DPR RI yang menangani masalah pemekaran, untuk dimintai tanggapan. Gubernur berjanji, ada undangan atau tidak, dirinya akan mengajak seluruh Bupati se-Papua untuk pergi ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri dan para anggota DPR-RI di Komisi II untuk memberikan pandangan dan tanggapan terkait maraknya usulan pemekaran DOB di Papua. sumber : ( Jubi/Albert )

ARTIKEL & OPINI