Latest Post
Sabtu, 26 April 2014 | 20:32 WIB
Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua
Umum Partai Gerindra, Fadli Zon (kanan) saat menunggu antrian untuk
mencoblos di TPS 02, Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Rabu (9/4).
TEMPO/Dhemas Reviyanto
"Saya kira ini lagu lama, isu lama, wacana usang yang didaur ulang," kata Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon kepada wartawan usai diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 26 April 2014.
Menurut dia, tudingan ini lebih merupakan fitnah yang digulirkan jelang pemilihan umum presiden Juli mendatang. Dia pun mempersoalkan motif sejumlah LSM tersebut menolak Prabowo karena isu hak asasi.
Sebab ketika Prabowo maju sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2009 lalu, mendampingin Megawati Soekarno Putri, tak ada serangan berlatar hak asasi ke mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus tersebut. "Coba penolakan itu diiksa," kata Fadli.
Meski begitu, Fadli tak mau berburuk sangka. Dia pun menganggap wajar penolakan tersebut sebagai kritikan saja. Menurut dia, perkumpulan LSM tersebut tak mewakili seluruh masyarakat. "Kalau mau mewakili masyarakat keseluruhan ikutlah pemilu, buat partai HAM misalnya. Kita lihat apakah mereka bisa dapatkan suara rakyat," kata dia.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menolak rencana Prabowo Subianto maju ke gelanggang pemilihan presiden. Koalisi tersebut beranggotakan 23 organisasi, yakni Imparsial, KontraS, YLBHI, Elsam, Indonesia Corruption Watch, Politik Rakyat, LBH Jakarta, LBH Pers, AJI Indonesia, HRWG, Institute Demokrasi, KASUM, JSKK, IKOHI, LBH Masyarakat, Perempuan Mahardika, LBH Surabaya, INFID, PUSHAM-UII Yogyakarta, Solidaritas untuk Papua, dan Federasi Buruh Lintas Publik.
Menurut perwakilan Human Rights Working Group Chairul Anam, Prabowo tidak layak menjadi capres karena berupaya merusak hukum sehingga kasusnya mengambang. "Pemimpin Indonesia haruslah orang yang patuh pada hukum dan tunduk pada HAM," katanya.INDRA WIJAYA,Sumber :TEMPO.COM
Mnukwar, 26 April 2014, KNPB
dan PRD Wilayah Mnukwar bersama Rakyat, Mendukung pembukaan kantor OPM atau
Free West Papua Campaign di Australia, Dengan ibadah di tempat dan jumpa pers. Ibadah tersebut berlangsung di
sekretariat KNPB Wilayah Mnukwar Amper-Amban
Permai Mnukwar.
Ibadah dipimpin oleh
Pdt.Martinus Manggara.S.Th, ibadah dimulai pada Jam 09.00 WP – selesai, Berakhir.
Ibadah berjalan aman dan tertib.
sambutan-sambutan untuk pertama dari Ketua Parlemen daerah Mnukwar
Fredrik Rumander bersama sekjend PRD di susul Ketua KNPB Wilayah Mnukwar
Alexander Nekenem dan Perwakilan Orang
Tua.
Dalam sambutan- sambutan
tersebut semua mendukung penuh atas pembukaan
kantor OPM atau Free West Papua Campaign di australia dan juga mengucapkan
terima kasih, kepada perintah Australia yang
memberikan ijin untuk membuka Kantor OPM dan terima kasih juga kepada Diplomat
West Papua diluar Negeri Yaitu Tn. Benny Wenda dan kawan-kawanya, atas semangat perjuangan sehingga Pada Tanggal,
27 April 2014 besok bisa membuka kantor OPM di Negeri Austrlia. Ucapan
terimakasih juga atas dukungan dari Gereja-gereja di australia dalam pembukaan
kantor OPM atau free west papua campaign di australia. Selanjutnya, sekjen PRD
Mnukwar Rafael Natkime, dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini rakyat
pribumi papua dari Sorong – Samarai telah bersatu untuk menentukan nasibnya
sendiri. Selanjutnya mendukung penuh seruan Boikot PILPRES 2014 yang
dikeluarkan oleh Diplomat West Papua Tn. Benny Wenda di Negeri pengasingan
Inggris. Ia juga meminta kepada pihak keamanan RI untuk tidak memaksa rakyat
west papua untuk ikut memilih dalam PILPERES nanti, tetapi biarkan kami rakyat
papua membuktikan memlalui REFERENDUM !
Akhir dari kegiatan
tersebut, jumpa pers dengan Media cetak maupun elektronik dari Ketua KNPB dan
Sekjend Parlemen Mnukwar, terkait pembukaan kantor OPM di Australia.
Berikut foto-foto kegiatan:
SOLUSI REFERENDUM YES !!! (daftar putar)
SOLUSI REFERENDUM YES !!! (daftar putar)
Langganan:
Postingan
(
Atom
)