Mengawal Dubes Amerika Serikat di Papua

Diplomat nomor satu Amerika Serikat di Indonesia itu, kabarnya didampingi oleh sebuah tim dari Merdeka Selatan, yang relatif cukup besar atau komplit.

Jumlah delegasi tidak kurang dari 8 orang. Di antaranya ada Atase Pertahanan, Atase Angkatan Udara dan Ketua Tim Perluasan. Sementara agendanya, selain bertemu dengan para pejabat tinggi daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat, mereka juga bertemu dengan sejumlah aktivis.

Dubes AS dan rombongan akan berada di bumi Papua selama kurang lebih satu minggu. Sebuah waktu yang relatif sangat panjang.

Melihat jumlah rombongan, agenda, momen dan waktu kunjungan yang relatif cukup lama, lawatan Dubes AS ini, jelas bukan sebuah perjalanan wisata. Kunjungan ini juga tidak bisa dianggap sebagai lawatan biasa dari seorang kepala perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Hasil dari kunjungan ini mungkin baru akan bisa dilihat beberapa waktu mendatang.

Untuk menebak apalagi mencurigainya, tentu saja sangat tidak bijak. Bahkan mungkin kalau tebakan atau spekulasi itu dilakukan, bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Sebab mengkritisi sebuah kunjungan diplomatik, bisa ditafsirkan menebar sebuah kecurigaan yang tak berdasar. Lagi pula perjalanan itu merupakan bagian dari hak yang melekat dari sebuah perwakilan negara sahabat.

Namun entah mengapa, begitu membaca berita tersebut di website kantor berita nasional Antara, perasaan untuk menulis apa yang sedang anda baca saat ini, begitu kuat.

Kunjungan itu jelas menyisakan berbagai pertanyaan.

Sebab selama ini baru sekarang Kedubes Amerika Serikat memutuskan untuk mengirim diplomatnya ke Papua. Sementara Papua selama ini menjadi pulau yang ramai diberitakan banyak mendapat gangguan dari kelompok separatis. Dan separatis ini dicurigai memperoleh bantuan dari pihak asing.

Selain itu, kunjungan ini jatuh pada waktu pemerintah Indonesia sedang dikejar-kejar permintaan oleh pengusaha raksasa tambang Amerika Serikat. Perusahaaan dimaksud adalah PT Freeport yang menginginkan agar segera dipastikan bisa atau jadi tidaknya perpanjangan kontrak kerja perusahaan tersebut beroperasi terus di bumi Papua.

Sementara di Indonesia sendiri masih terbelah pendapat tentang eksisnya PT Freeport di Papua.

Sejumlah opini dirumorkan, pihak Amerika Serikat sangat berkepentingan atas bertahannya PT Freeport untuk terus beroperasi di Papua. Sehingga setiap persoalan yang berkaitan dengan PT Freeport selalu dikaitkan dengan pemerintah Washington.

Dalam agenda rombongan Dubes AS ke Papua tidak ada kunjungan ke lokasi PT Freeport di Timika. Kendati demikian, hal tersebut tidak berarti mengurangi makna kepedulian pemerintah Amerika Serikat terhadap perusahaan itu.

Sebab sudah menjadi rahasia umum, Amerika Serikat memiliki kebijakan korporat yang selalu melindungi atau membela setiap warga, aset atau perusahaan yang berbendera Amerika Serikat, di manapun itu berada.

Sehingga kalaupun tidak ada kunjungan ke PT Freeport, tidak berarti, Kedubes AS tidak memberikan perhatiannya ke perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu. Kepedulian itu bisa dilakukannya lewat Gubernur Papua di ibukota provinsi atau melalui cara-cara lain.

Namun apapun bentuk dan hasilnya, kunjungan diplomat AS ke bumi Papua ini, tetap memiliki banyak sisi yang harus dicermati.

Oleh sebab itu kita juga patut bertanya, mengapa baru kali ini Kedubes Amerika Serikat memutuskan mengirim Dubes dengan anggota delegasinya yang cukup besar ke Papua. Ada apa gerangan ?

Pertanyaan ini mengemuka, sebab sudah menjadi bahan pembicaraan publik bahwa Amerika Serikat dicurigai memiliki agenda tersendiri di Papua.

Negara ini, setidaknya melalui sejumlah aktivis di Amerika Utara dan kawasan Pasifik, disebut-sebut sebagai pihak yang mendorong diadakannya evaluasi atas status Papua sebagai bagian dari NKRI.

Ini dibuktikan dengan terbentuknya kaukus di Amerika Serikat yang berisikan politisi atau pemerhati yang menginginkan agar Papua harus dilepaskan keterikatannya dengan Indonesia.

Kunjungan Dubes AS ke Papua ini, mengingatkan sebuah peristiwa kecil tapi dampaknya sangat besar.

Sebelum keputusan diadakannya referendum di Timor Timur, Dubes Australia untuk Indonesia, John McCarthy, mendesak Indonesia untuk mengizinkan pembukaan Konsulat Jenderal negara itu di Dili.

Spekulasi sekaligus kecurigaan pun mengemuka. Sebab pada tahun itu - 1998, jumlah warga Australia yang menetap atau berkunjungan ke Dili, ibukota provinsi Timor Timur, relatif sangat kecil. Dari sisi data ini, Australia sebenarnya tidak memerlukan kantor perwakilan.

Namun Indonesia tidak bisa menolak. Akhirnya perwakilan Australia itu dibuka di provinsi termuda Indonesia tersebut.

Indonesia baru sadar, belakangan, perwakilan Australia di Dili itu menjadi basis penggerak dukungan negara tetangga itu untuk memisahkan dari Indonesia.

Diawali dengan dipilihnya jenderal Australia memimpin pasuka PBB di Timor Timur menjelang referendum. Sampai akhirnya referendum dimenangkan pihak yang anti-Indonesia. Australianisasi di Timor Timur menjadi sesuatu yang mengejutkan, ketika di wilayah itu, mata uang Australia lebih laku ketimbang rupiah.

Dalam konteks Papua, sepintas tidak ada relevansinya dengan peristiwa lepasnya Timor Timur di tahun 1999.

Tetapi Profesor Bilveer Singh, seorang pengamat politik dari Singapura pada satu kesempatan di tahun 2010 telah mengingatkan bahaya atas kemungkinan lepasnya Papua dari Indonesia.

Sebab situasi Papua relatif lebih sulit ditahan Indonesia ketimbang Timor Timur. Infiltrasi asing di Papua jauh lebih muda sementara kemampuan Indonesia mendeteksi relatif lemah. Terutama karena wilayah Papua yang lebih luas serta masih terdiri dari banyak hutan perawan.

Nah untuk yang ringan saja (Timor Timur), kata Singh, Indonesia tidak mampu mempertahankannya, bagaimana dengan yang lebih berat (Papua)?

Pernyataan itu disampaikannya pada satu pesta di Hotel Danau Sunter, Jakarta Utara. Acara itu bukanlah sebuah pertemuan politik. Melainkan sebuah perayaan pesta yang digelar Sugeng Sarjadi (almarhum) untuk menghormati sahabatnya yang juga berkewargaan negara Singapura, keturunan India. Namun yang hadir antara lain para bekas petinggi militer. Mereka adalah jenderal pensiunan seperti Wiranto, Sutiyoso dan Ryamirzad Ryacudu.

"Separatisme di Papua tidak boleh dianggap enteng. Saya khawatir dengan krisis berkepenjangan yang dihadapi Indonesia saat ini, Jakarta tidak akan bisa mempertahankan Papua", ujar Singh pada malam lima tahun lalu itu.

Dalam dokumen penulis, selain ketiga jenderal itu, saya sempat bertukar kartu nama dengan Komisaris Besar Tito Karnavian (kini Kapolda Metro berpangkat bintang dua dan sebelumnya Kapolda Papua) dan Kolonel Agus Surya Bhakti (kini Panglima Kodam Hasanuddin)

Ketika saya renungkan analisa Bilveer Singh, analisanya, memiliki kebenaran dengan apa yang dihadapi Indonesia terhadap Papua saat ini.

Itu sebabnya, kunjungan Dubes AS di Papua, perlu kita kawal. Dalam arti seluas-luasnya. [***]

OLEH: DEREK MANANGKA
*penulis merupakan jurnalis senior - www.rmol.co

Pemenang Nobel Kimia Lindahl, Mordrich and Sancar

Pada hari 10 Desember 2014; KNPB &PRD Wilayah Mnukwar pers Release atas Pelanggaran Negara atas ketidak adilan oleh Negara mulai dari Tahun 1960_2014 pelanggaran Ham terus terjadi hongga mengorbankan nyawa orang tidak bersalah oleh Negara Indonesia melalui TNI/POLRI Banyak kasus pelanggaran yang belum sampai detik ini belum terungkapʹ Mulai pelanggaran Pada 1969 PEPERA Hingga hari ini masi saja terjadi pelanggaran Ham. Kasus ini belum satu pun terungkap oleh negara indonesia‘ terbukti bahwa Indonesia tidak sangup dan mampu menangani masalah pelangaran Ham di Papua‘ oleh karena itu kami mendesak kepada Dunia Internasional segera mengutus tim khusus untuk masuk ke papua dan mendesak kepada indonesia agar izinkan  wartawan asing masuk ke tanah papua. Indonesia mencapkan orang papua sebagai KKB‘ GP‘ Dll pada kenyataan indonesia swndiri melalui Militernya mengacaukan situasi untuk mendapatkan Nafka hidup. Kami rakyat west papua mendesak  kepada pemerintah pusat RI untuk segera mempertanggung jawabkan pelanggaran Ham yang terjadi di kabupaten Paniai papua pada tanggal 07_ 08 Desember 2014. Polisi mencurigakan kejadian itu karena ada campur tangan OPM_TPN Itu lagu lama͵yang disampaikan oleh polisi dan itu bukan suatu alasan yang disampaikan namun menutupi kesalahannya itu sendiri oleh karena kami rakyat mendesak segera mempertanggunh jawab sesuai mekanisme dan Hukum yang berlaku di Dunia.
Indonsia sangat tidak Profesional Menangani kasus kekerasan di papua mulai dari Abe berdarah‘ Wamena berdarah‘ Biak berdah‘ wasior berdarah‘ kasus pembunuhan Teys hio eloway‘ Mako Tabuni‘ Martinus Yohame dan banyak sekali lainya‘ ini terbukti bahwa RI tidak mampu dan akan terus berlangsung hingga Papua punah diatas tanahnya sendiri. Papua Zona darurat butuh intervensi PBB. Dimana mata Dunui buat papua? Papua juga ingin menjadi Negara yang sama seperti Negara Lain di Dunia Karena Allah menciptakan Manusia papuaserupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Namun manusia NKRI Tidak menfhargai Allah dan Manusia Papua. Dimana Demokrasi Indonesia. By. Melkias Beanal.