PNWP & KNPB

TANAH PAPUA

TPNPB - OPM

POLHUKAM

NASIONAL & INTERNASIONAL

ARTIKEL & OPINI

Wenas Gimbal (foto,Dok)
Oleh Wenas Kobogau #

Pemerintah Kolonial Indonesia telah sukses di Tanah West Papua adalah menginterasikan wilayah , Ekonomi dan keamanan kedalam wilayah kolonial Indonesia, namun Pemerintah Kolonial Indonesia gagal mengintegrasikan 0rang-orang Papua kedalam Indonesia. Demi kepentingan stabilitas nasional Kolonial Indonesia orang-orang papua yang berbeda ideologi harus dibunuh.


Bangsa Kolonial Indonesia membunuh orang-orang papua yang tidak berdosa itu bukan hal luar biasa, sebab itu hal biasa bagi orang Kolonial Indonesia, karena memang orang Kolonial Indonesia tidak suka dengan orang papua tetapi kolonial Indonesia lebih suka dan senang tanah west papua dan sumber daya alam west papua,” (Pdt. Lipiyus Biniluk, S.Th.).


Bangsa Kolonial Indonesia datang menduduki Tanah West Papua dengan berbagai macam manipulasi sejarah west papua dan kekerasan militer di papua, sedangkan bangsa west papua memiliki sistem yang sangat kuat untuk mengatur nasib sendiri.


Maka terlihat jelas bangsa kolonial Indonesia menggunakan sistem kolonial diatas tanah papua sebagai berikut : 

a.   Penghancuran Budaya Orang Papua
Kebudayaan  orang papua benar-benar di hancurkan oleh bangsa kolonial indonesia, salah satu hal yang terbukti untuk membunuh budaya papua adalah pembunuhan seniman mudah papua yang membangkitkan semangat perjuangan rakyat papua dengan kritikan melalui lagu-lagu dari berbagai daerah dan bahsa yang berada di tanh papua dari sorong sampai merauke. Seorang Antropologi,Sosiologi dan budayawan Papua, Tuan Arnold Clemens Ap,BA lahir pada tanggal 1 Juli 1945 dan dibunuh oleh KOPASUS pada tanggal 26 April 1984.


Contoh Kolonial menghancurkan budaya bangsa yang mau dijaja.
Kutipan , Dr. George Junus Aditjondra mengatakan : “ Saat penjajah sudah tidak bisa lagi memindakan penduduk jajahannya secara fisik, dia kemudian mengeliminir mereka secara kultural, dengan mengatakan mereka tidak punya kebudayaan, atau dengan dalih bahwa kebudayaan mereka lebih rendah. Jadi selama ini kolonial Indonesia menlihat rakyat papua yang memakai pakian teradisional di bilang orang primitif atau kampungan, mereka juga mengatakan orang papua masih hidup pada zaman batu dan lain-lain, bahasa ini dibangun oleh kolonial indonesia untuk menguasai tanah west papua yang pernah diterapkan oleh bangsa belanda pada saat menjajah bangsa kolonial indonesia.

b.   Penghancuran Pendidikan Orang Papua
Banyak sekolah yang di bangun oleh Kolonial Indonesia untuk mengindonesiakan generasi papua, dengan membangun berbagai macam sekolah SD IPRES di berbagai daerah pedesaan di tanah papua yang sama sekali tidak membahwa perubahan pendidikan untuk orang papua. 


Banyak sekolah-sekolah SD INPRES yang bibangun secara cuma-cuma di papua. Pemerintah Indonesia sangat mengabaikan pendidikan orang papua yang pertama kali dibahwa oleh misionaris. Dengan alasan pendidikan yang dibangun oleh misionaris adalah pendidikan perjuangan orang papua untuk melawan kolonial indonesia.


Salah satu contoh “ sekolah yang dibangun oleh Gereja Katolik yaitu, Sekolah Teknik Santo Yusuf (VTC), Merauke yang dibangun pada tahun 1967 itu ditutup pada tahun 1970.


Sistem pendidikan orang papua duluh adalah dengan sistem penddikan nilai-nilai adat papua yang diajarkan turun-temurun oleh nenek moyang orang papua bagai mana pola hidup mempertahankan diri dengan bekerja.


Kolonial Indonesia menerapkan pendidikan yang memaksa orang papua untuk belajar bahasa Indonesia, Lagu Indonesia raya, hafal Pancasila, UU 1945 dan berbagai Uangan-undang peraturan Indonesia. Penerapan pendidikan orang Indonesia di Tanah Papua adalah membunuh pendidikan adat  orang Papua.


Kutipan .Pdt ,Socratez Sofian Yoman, “ Orang-orang Papua harus memakai pendidikan dari nilai-nilai budaya kami orang papua, dari pada orang-orang indonesia mengambil, menguasai, memiliki Tanah Papua dan mengontrol kami orang Papua dari negeri sendiri.

c.   Penghancuran Pelayanan Kesehatan
Banyak sekali Puskemas yang dibangun oleh pemerintah Indonesia di setiap desa dan kampung, tetapi sayangnya fasilitas kesehatan yang tidak lengkap, puskesmas yang dibangun juga sama sekali tidak melayani masyarakat papua dengan baik malahan membahwa derita penyakit dalam pemusnahan etnis melensia di atas tanah west papua.


Pemerintah Indonesia juga tutup beberapa puskemas yang di bangun oleg gerej-gereja untuk melayani kesehatan masyarakat setempat. 


Indonesia menlihat,menilai puskemas yang dibandung oleh gereja adalah puskemas penyelamatan orang papua dari pemusnahan yang direncanakan oleh kolonial indonesia untuk orang papua. Pdt Socratez Sofian Yoman ,” Ruma sakit yang dimiliki Gereja Baptis Papua yang disebut dengan nama “ Pick Up Memorial Hospital” di Pit Revire (Perime) yang didirikan oleh Gereja Baptis Papua sejak tahun 1962 tidak didukung oleh Pemerintah Kolonial Indonesia bakal alat-alatnya dibawa oleh dokter-dokter ke Rumah Sakit Umum Waena.

d.   Penghancuran Ekonomi Orang Papua
Pencarian ekonomi rakyat papua yang duluhnya dengan berjuanlan telah  dirampas oleh orang-orang Indonesia dari sabang sampai ambon, sehinga orang papua menjadi penontong dinegeri sendiri yang kaya raya.


Roda perekonomi orang Papua benar-benar dirampas oleh kolonial Indonesia yang menduduki diatas tanah West Papua. Semua tempat pencarian ekonomi seperti toko-toko, bank,perusahan, penjualan hasil bumi, hotel, rumah kos, semua ini tidak ada satu orang  papua yang diberi kesempata untuk bekerja melahinkan dikuasai oleh orang-orang Indonesia.


Kolonial Indonesia membangun pola penjajahan dalan perekonomian orang papua, Apakah karena orang papua itu kalah dalam pendidikan selama 52 tanah bersama Indonesia, karena diskriminasi rasil, agama atau ini merupakan agenda Negara Kolonial Indonesia untuk menjajah bangsa papua barat dari ekonomi yang tersembunyi. 


“ Papua sumber daya alam yang berlimbah. Namun demikian wilayahnya tidak bertumbuh dan aktifitas ekonomi yang dihasilakn belum memberikan kontribusi besar pada pembangunan ekonomi yang menguntungkan penduduk asli orang Papua” (Pdt Socratez Sofian Yoman).


Orang asli Papua menjadi masyarakat pinggiran (merginal) diatas tanah dan negeri mereka sendiri.

e.   Pengancuran Lingkungan Hidup Orang Papua
Tanah gunun dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Papua Barat. Bangsa Kolonial Indonesia dalam keadaan sangat sadar, telah, sedang dan terus menghancurkan lingkungan hidup, tanah, gunung milik orang papua yang mana tempat pencarian sumber hidup orang papua.


Seperti kerusakan lingkungan yang terjadi di Timika West Papua, PT. Freeport Indonesia. Gunung Yet segel Ongop Segel (Gresberg) jadi lumang raksasa sedalam 700 m, padahal gunung ini dikiaskan sebagai kepala ibu bagi suku amungme, yang sanggat menghormati wilayah keramat itu. 


Danau Wanagon, sebagai danau suci orang amungme juga hancur, karen di jadikan tumpukan bantuan limbah (overburden) yang sangat asam dan beracun. Freeport juga mencemari tiga badan sungai utama di wilayah Mimika, yaitu Sungai Aghawagon, Sungai Otomona, dan Sungai Ajkwa sebagai tempat pembuangan tailing (limbah pasir dan hasil produksi ). Lebih dari 200.000 ton tailing di buang setiap harinya ke sungai Aghagawon, yang kemudian akan mengalir memasuki Sungai Otomona dan Sungai Ajkwa yang berada di Timika Papua.


Dari sudut pandangan lain, kapasitas produksi PT.FI yang luar biasa besar juga menjadi penyebab semakin buruknya kualitas lingkungan karena daya dukung lingkungan setempat tidak mampu menenggang beban pencemaran yang disebabkan oleh operasi PT.FI. Dampak sosial PT.Freeport Indonesia terhadap masyarakat Amungme dan Kamoro, di Kabupaten Mimika sangat erat kaitannya dengan dampak lingkungan fisik, karena perubahan-perubahan sosial yang terjadi. 


“ Saya hanya membutuhkan sumber daya alam (SDA) West Papua bukan Manusia Papua” Kata Ali Mortop.

f.    Penghancuran Bahasa Daerah Orang Papua
Pemerintah Kolonial Indonesia membunuh bahasa daerah orang papua untuk menguasai tanah papua, dengan berbagai metode yang diterapkan secara paksa dalam dunia pendidikan maupun diluar pendidikan di papua. 


Ketikan kami orang papua mengunakan bahasa daerah dibilang primitis, orang kampung, ini bahasa teros yang selalu dibangun agar generasi papua yang akan datang lupah jati diri mereka berasal.


Bahasa orang papua yang hidup diatas tanah West Papua dari Sorong sampai Merauke memiliki 250 bahasa papua, dari 250 bahasai ini ada beberapa suku bahasa telah dimusnakan oleh kolonial indonesia sejak tanggal 1 mei 1963  aneksasi yang cacat hukum dan moral rakyat papua sampai saat ini 2014.


Orang Papua suduh tidak bisa lagi mengunakan dan melestarikan bahasa daerahnya sendiri, karena ditakutkan oleh kolonial indonesia dengan berbagai kekerasan.


Kolonial Indonesia takut bilah orang papua mengenal diri mereka, sehingga indonesia menerapkan bahasa Indonesia yang sebenarnya tidak bermanfaat untuk orang papua.


Cara kolonial untuk menguasai dan menjajah bangsa yang mau dijajah adalah pemusnahan suku dan bahasa setempat,” sudah kehilangan bahsa berarti sudah kehilangan segala-galanya termaksud jati diri orang papua” 


Sedangkan Indonesia tetapkan bahasa daerah/suku mereka di setiap sekolah di tanah Indonesia dari sabang sampai ambon, dari tingkat TK,SD,SMP,SMP sampai di perhuruhan tinggi, malahan dalam ujian bahasa indonesia mereka mendapatkan nilai 10 sedangkan bahasa daerah mereka 5 siswa tersebut dinyatakan tidak lulus, sedangkan di papua Kolonial indonesia berusah untuk menghilangkan bahasa daerah papua.


“ MARI KAWAN-KAWAN SETANAH PAPUA KAMI LESTARIKAN DAN MEMPERTAHANKAN BAHASA ASLI KITA MASING-MASING SEBAGAI JATI DIRI DAN IDENTITAS KITA”

SALAM PEMBEBASAN
BERSAMA KEBENARAN SEJARAH SANG BINTANG KEJORA
Penulis adalah Wenas Kobogau Anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite Kota Bandung Jawa Barat
Foto. Kekerasan Militer TNI,POLRI terhadap Bangsa West Papua (Foto. SUCENKO)

Foto. Kekerasan Militer TNI,POLRI terhadap Bangsa West Papua (Foto. SUCENKO)
Numbay :Untuk meredam gejokal sosial yang timbul di dalam masyarakat karena perlakuan Pemerintah yang dirasakan diskriminatif rasial itu, tidak melalui cara yang benar. Suatu pola pembangunan yang benar-benar Rakyat Tanah West Papua, melibatkan mereka sebagai pelaku pembangunan. Akan tetapi kenyataan mereka hanya sebagai objek pelengkap saja. Akibatnya timbul keresehan dan gejolak yang berkembang sehingga dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menghadapi gejolak semacam itu bukannya Pemerintah Indonesia mengadakan pendekatan yang persuasif tetapi langsung di hadapi dengan sejata moderen, mereka ditembaki dan dibunuh tanpa berperikemanusiaan. Akhirnya Wilaya Tanah West Papua ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), padahal daerah ini bukan daerah “DOM” tetapi yang semula aman dan damai.

Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia di bumi West Papua dan menggantinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan mendatangkan transmigrasi dari luar daerah dalam jumlah yang sanggat banyak untuk mendiami lembah-lembah yang subur di Tanah West Papua. Dua macam operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indekasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan Ras Melanesia di Tanah West Papua. Rakyat West Papua yang terbunuh dalam operasi-operasi militer di daerah-daerah terpencil atau polosok pedalaman dilakukan tanpa prosedur dan pandang bulu apakah orang dewasa atau anak-anak. Memang ironis, ketidakberpihakan hukum yang adil menyebabkan nilai orang West Papua dimata aparat keamanan Pemerintah Indonesia tidak lebih dari seekor binatang buruan.

Sumber : Buku, Suara Bagi Kaum Tak Bersuara Karyah Anak Negeri West Papua. Pdt. Dumma Socrates Sofyan Yoman
Ditulis kembali oleh Mepa Kolaitaga Kobogau
Oleh : Socratez Sofyan Yoman
 
Wilayah Indonesia  dengan mempersoalkan PEPERA 1969. Penduduk asli Papua sebagai saksi  dan korban sejarah terus menyatakan bahwa PEPERA 1969 dilaksanakan dibawah tekanan militer Indonesia. Rakyat Papua selalu dan terus-menerus menyatakan bahwa masa depan dan hak politik rakyat Papua benar-benar dihancurkan oleh militer Indonesia.  
 
Simson Barias (alm.), pernah berkata kepada saya, “PEPERA pada tahun 1969 itu dimenangkan oleh Tentara Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang kejam dan jahat.”  Pelaku sejarah PEPERA 1969, Gemenagi Wenda (alm.) pernah berkata kepada saya, “ PEPERA 1969 itu suatu penipuan orang-orang Indonesia dan tentara Indonesia jaga kami seperti orang-orang jahat.  Kami disuruh bicara merdeka-merdeka.”  Sementara sahabat karib ayah kandung saya, Tawarakonuwa Wanimbo (alm.) pernah bertutur kepada saya, “ waktu PEPERA 1969 itu banyak tentara Indonesia yang menjaga kami. Kami takut dibunuh karena mereka pegang senjata. Mereka bilang kepada kami, sekarang kamu tinggal dengan Indonesia dan nanti setelah anak-anak kamu sekolah dan mengerti, mereka akan berjuang untuk Papua merdeka.” 
 
Setelah saya mendengar kesaksian ini dan melihat kenyataan hidup penduduk asli Papua yang tidak normal selama ini, saya berusaha mencari tahu apa sesungguhnya PEPERA 1969. Saya sendiri mencari dokumen-dokumen PEPERA 1969 di PBB dan membangun komunikasi dengan teman saya, akademisi Inggris,  Dr. John Saltford, saya bertemu dia di London,  dan juga Sejarawan Belanda, Dr. Hans Meijer. Mereka berdua mengirim hasil penelitian mereka kepada saya.  Dari hasil yang saya selidiki dan pelajari bahwa   semua yang dikatakan pelaku sejarah kepada saya memang benar.  Bahwa PEPERA 1969 itu dimenangkan oleh Tentara Indonesia.   Saya sendiri belajar dokumen-dokumen PEPERA 1969 yang ada di PBB, Annex I yang dilaporkan perwakilan PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz, diplomat dari Bolivia, dan Annex II yang dilaporkan Pemerintah Indonesia tentang PEPERA 1969 yang penuh kebohongan Pemerintah Indonesia.   Karena itu saya katakan PEPERA 1969  palsu, cacat hukum, dan penuh dengan rekayasa militer Indonesia.  Bukti-bukti keterlibatan militer sulit dibantah dengan alasan apapun.
 
“Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No.: TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: menghadapi referendum di IRBA tahun 1969:   “ Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun  yang B/P-kan baik dari Angkatan darat maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA tahun 1969 harus dimenangkan, harus dimenangkan. Bahan-bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis. Surat ini sebagai perintah OPS untuk dilaksanakan. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangdam 17/PANG OPSADAR”.  “Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 anggota dewan musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir…” (Sumber: Laporan resmi PBB: Annex 1, paragraph 189-200).
 
Adapun Surat Rahasia dari Komando Militer Wilayah XVII Tjenderawasih, Kolonel Infantri Soemarto-NRP.16716, kepada Kamando Militer Resort-172 Merauke tanggal 8 Mei 1969, Nomor: R-24/1969, Status Surat Rahasia, Perihal: Pengamanan PEPERA di Merauke. Intin isi surat rahasia adalah sebagai berikut:  “Kami harus yakin untuk kemenangan mutlak referendum ini, melaksanakan dengan dua metode biasa dan tidak biasa. Oleh karena itu, saya percaya sebagai ketua Dewan Musyawarah Daerah dan MUSPIDA akan menyatukan pemahaman dengan tujuan kita untuk mengabungkan Papua dengan Republik Indonesia” (Sumber:  Dutch National Newspaper: NRC Handelsbald, March 4, 2000).
 
Kita semua, penduduk asli Papua sebagai pemilik dan ahli waris Tanah ini, pemerintah Indonesia sebagai tamu yang menduduki dan menjajah Papua sebagai neo-kolonial, perlu memahami  pertanyaan saya, “Kalau status  Papua dalam Indonesia sudah final, mengapa harus ada UU No. 21 Tahun 2001 sebagai solusi politik yang final? Dan sekarang mencul lagi pertanyaan baru, yaitu: Kalau PEPERA 1969 adalah final dan Otonomi Khusus sudah dinyatakan berhasil mengapa harus ada Program Senter Klas, Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)?  Yang lebih menarik perhatian saya adalah mengapa pelaksana Program UP4B semuanya dilibatkan para Jenderal Purnawirawan?  Apakah ini PEPERA 1969 jilid ke-III? 
 
Saya adalah salah satu pemimpin Gereja yang pernah membantu menterjemahkan  Otonomi Khusus   kepada warga Gereja dan juga penduduk asli Papua.  Pada saat sosialisasi Otonomi Khusus di Wamena, saya dicaci-maki oleh warga Gereja. Saya dituduh menerima uang dari Pemerintah dan juga saya hampir dilempari batu oleh anggota Jemaat yang menolak Otsus dan pendukung Papua Merdeka.  Saya juga yang mendampingi rombongan utusan Negara-Negara Uni Eropa yang datang berkunjung ke Wamena dan selanjutnya kami ke Piramid. Saya dituduh oleh intelejen Indonesia bahwa saya menghalang-halangi pekerjaan intelejen dan disiarkan melalui RRI dari Jakarta dan nama saya disebut-sebut.
 
Dalam perjalanan dari Piramid ke Wamena kota, saya berbicara kepada mereka bahwa “rakyat Papua hampir 100% mau merdeka. Dan mereka menjawab: “ dalam Otsus itu ada perhatian dan perbaikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, keberpihakan, perlindungan bagi penduduk asli Papua. Kami harap pak Socratez sampaikan kepada rakyat Papua supaya menerima Otonomi Khusus.”  Saya berangkat ke Mulia, Puncak Jaya, saya sosialisasi Otonomi Khusus dengan bahasa Tanah, bahasa adat, bahasa mereka. Rakyat mendengar, mengerti dan menerima saya, walaupun hati mereka sangat menolak Otonomi Khusus. Mengapa rakyat mendengar dan menerima  saya?  Karena mereka “trust” apa yang saya sampaikan. Tapi, sayang, Otsus gagal dan dalam Otsus, rakyat Papua sangat menderita dan masa depan  penduduk asli Papua sangat memprihatinkan.
 
Sekarang Pemerintah Indonesia datang dengan Program baru, Unit Percepatan Pembanguan Papua dan Papua Barat (UP4B).  Program ini juga mendapat penolakan di mana-mana. Jayapura di tolak.Manokwari ditolak. Sorong pada Selasa, 13 Februari 2012 ditolak tegas oleh anggota MRP, DPRP Papua Barat dan rakyat Papua Barat.  Anggota MRP dan DPR Papua Barat meminta Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan masalah Papua dengan dialog Jakarta-Papua.
 
PEPERA 1969 dipaksakan dan dimenangkan oleh tentara Indonesia. Otonomi Khusus 2001 dipaksakan walaupun  rakyat Papua menolak tegas dengan menuntut Papua Merdeka . Sekarang, UP4B dipaksakan untuk dilaksanakan di Papua, walaupun rakyat Papua menolak dengan tegas dan menuntut dialog tanpa syarat antara Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga. Yang aneh adalah PEPERA 1969 dimenangkan oleh Tentara Indonesia. Otonomi Khusus juga dengan tekanan dan pembunuhan terhadap penduduk Papua yang menolak Otonomi Khusus, termasuk Theodorus Hiyo Eluay. UP4B dikepalai oleh seorang purnawirawan berpangkat Jenderal dan para mantan Jenderal di Papua dilibatkan dalam Program UP4B. Rakyat Papua mengatakan: “ PEPERA 1969 adalah palsu dan cacat hukum. Maka muncul Otsus 2001 sebagai PEPERA 1969 jilid II dan UP4B merupakan PEPERA 1969 jilid III.
 
Apapun tawaran dan program Pemerintah Indonesia di atas Tanah Papua, yakinlah bahwa tidak akan pernah berhasil. Karena, ada dua jurang yang sulit terjembatani, yaitu ideologi Melayu, Indonesia dan ideologi Melanesia,  Papua.  Ditambah lagi masalah hilangnya “trust” Papua kepada Indonesia dan “kecurigaan” Indonesia yang berlebihan  kepada orang-orang asli Papua selama ini.  Pemerintah Indonesia telah gagal membangun rakyat Papua. Pemerintah Indonesia telah gagal memenangkan hati rakyat Papua selama ini. Pemerintah Indonesia telah menjauhkan hati rakyat dari Indonesia. Pemerintah Indonesia telah sukses mengintegrasikan ekonomi dengan kekuatan politik dan keamanan tapi manusia Papua disingkirkan dan dibantai seperti hewan. Sekarang, saatnya, penduduk asli Papua bangkit untuk membela martabat dan kehormatannya dan sudah saatnya memimpin dirinya sendiri.
 
Para pembaca opini ini, Anda percaya atau tidak. Anda akui atau tidak. Anda suka atau tidak suka. Anda senang atau tidak senang. Saya TAHU, saya SADAR, saya MENGERTI, saya PERCAYA dengan IMAN, bahwa CEPAT atau LAMBAT nubuatan ini akan terwujud, hanyalah persoalan waktu.   “Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi,dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” (Pdt. Izaac Samuel Kijne, Wasior, Manokwari, 25 Oktober 1925).
 
Karena itu, solusi terbaik yang berprospek damai dan manusiawi yang saya usulkan sebagai bahan pertimbangan pemerintah Indonesia ialah: Pertama, Pemerintah Indonesia dengan jiwa besar harus mengakui kegagalan dan kesalahan terhadap penduduk asli Papua sejak 1 Mei 1963 sampai hari ini  dan harus mengakhiri pendudukan dan penjajahan di atas Tanah Papua. Kedua, Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua harus membuat perjanjian-perjanjian kerja sama dalam bidang : ekonomi, keamanan, politik dan bagaimana nasib orang-orang Melayu, Indonesia yang sudah lama berada di Papua dan termasuk penduduk Transmigrasi.  Ketiga, semua dana Otonomi Khusus dan UP4B dipergunakan untuk membangun rakyat Indonesia yang miskin dan terlantar di Jakarta, Jawa, dan daerah lain di Indonesia   
 
Pemerintah Indonesia dan aparat keamanan yang bertugas di Tanahnya orang Melanesia Papua ini diharapkan supaya mempelajari dan merenungkan nubuatan ini.  “Di Tanah ini, kita bekerja di antara satu bangsa (Papua) yang kita tidak tahu apa maksud TUHAN buat bangsa ini. Di Tanah ini, kita boleh pegang kemudi tetapi kita tidak menentukan arah angin, arus, dan gelombang di laut serta tujuan yang hendak kita capai di Tanah ini. Siapa yang bekerja dengan jujur, setia, dan dengar-dengaran pada Firman Allah di Tanah ini, maka ia akan berjalan dari satu pendapatan heran yang satu ke pendapatan heran yang lain” ( Pdt. Isaac Samuel Kijne, Holandia Binnen, Numbay/Abepura, 26 Oktober 1956).
 
Akhirnya, saya mau ingatkan kepada Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia, jangan lupa sejarah ini.  Gereja dengan Injil adalah kekuatan Allah  pernah menjamah dengan penuh kasih damai dan memberkati Tanah dan orang asli Papua sejak 5 Februari 1855-2012, sudah mencapai 157 tahun.   Indonesia menganeksasi Tanah Papua dan menjajah penduduk asli Papua sejak 1 Mei 1963, melalui PEPERA 1969 dan Otonomi Khusus 2001 dan UP4B 2011. Indonesia hanya 47 tahun di Tanahnya orang Melanesia.   Wajah, watak, karakter yang ditampilkan Gereja selama hampir 157 tahun terhadap penduduk Papua sangat bertolak belakang atau berlawanan dengan wajah, watak, karakter yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia hanya dalam kurun waktu 47 tahun.  Pemerintah Indonesia harus berhenti membangun Kerajaan Firaun yang jahat di Tanah Papua. Pemerintah Indonesia harus berhenti memaksakan kehendaknya kepada rakyat Papua. Sekarang sudah waktunya, Pemerintah Indonesia harus mendengar suara penduduk asli Papua sebagai pemilik dan ahli waris Negeri ini. Shalom. Selamat membaca. Tuhan memberkati kita.

=============================
Penulis: Socratez Sofyan Yoman, Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua.  Alamat Kantor: Jln. Jeruk Nipis Kotaraja, Numbay (Jayapura), Papua.  Dan Alamat Rumah: Ita Wakhu Purom, Numbay (Jayapura), Papua.  HP: 081248884

Langganan: Postingan ( Atom )

ARTIKEL & OPINI

Copyright © Melky Beanal . All Rights Reserved | HDWall BThemes
Published By BThemes